Perlakuan Sama Dihadapan Hukum, WBP WNA Lapas Permisan Dikunjungi Kuasa Hukum

NUSAKAMBANGAN - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan menerima dan memfasilitasi kunjungan tim kuasa hukum dari salah satu warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pertemuan ini merupakan kunjungan dari tim kuasa hukum WBP yang difasilitasi oleh Lapas Permisan, Senin (11/12).

Pihak Lapas Permisan dalam hal ini juga turut serta dalam memfasilitasi kepentingan hukum daripada Warga Binaan. Adapun selain dari pada penggunaan jasa bantuan hukum atau pendampingan hukum secara mandiri dalam proses-proses yang berhubungan dengan hukum. Pertemuan ini dilangsungkan di ruang Binadik Lapas Permisan. 

Baca juga: Pastikan Bangunan Talud dan Jalan Inspeksi sesuai Standar, Biro BMN Sekjen, Ditjenpas, Kanwil beserta PUPR dan SBI Tinjau Langsung Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) di Lapas Karanganyar Nusakambangan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menerima kunjungan dari advokatnya yaitu warga negara asing Nigeria. Petugas Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan menyambut kunjungan tim kuasa hukum tersebut dengan tangan terbuka. 

Dalam aturan terbaru Undang - Undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Pasal 9 huruf l yang menerangkan bahwa Narapidana berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Baca juga: Vermis Band Lapas Permisan Sambut Kedatangan Tim Sekretariat Kabinet RI

"Kami menerima kunjungan dari tim kuasa hukum WBP terkait karena telah sesuai prosedur yang berlaku serta tim kuasa hukum juga telah menunjukkan surat kuasa dan surat ijin dari ditjenpas yang menerangkan bahwa dapat mengunjungi Lapas Permisan untuk melaksanakan kunjungan terhadap WBP. Jadi sudah sesuai dengan prosedur dan SOP yang telah berlaku, " ujar Bobby selaku Kasi Binadik.

Dengan adanya kunjungan tersebut WBP memperoleh haknya dengan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyaraatan.

Baca juga: Optimalisasi Fungsi Humas Lapas Karanganyar dalam Mendukung Reformasi Birokrasi