Lapas Permisan Ikuti Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024

NUSAKAMBANGAN - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengikuti rapat koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten Cilacap pada Rabu (01/02). Agenda rapat kali ini membahas tentang koordinasi pelayanan penyusunan daftar pemilih di Lokasi Khusus pada Pemilu 2024.

Bertempat di Ruang Aula KPU Kabupaten Cilacap, rapat ini diikuti oleh berbagai macam pihak yang terkait dengan pelayanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus seperti Polresta Cilacap, PT Pertamina RU IV Cilacap, dan seluruh Lapas yang ada di kabupaten Cilacap.

Baca juga: Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Di Lapsuska

Kasubsi Registrasi Lapas Permisan Suseno Ariwibowo hadir dalam rapat tersebut sebagai representasi dari Lapas Permisan. Rapat ini diselenggarakan untuk membahas perihal persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus untuk Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

"Rapat kali ini bertujuan untuk menyusun daftar pemilih di lokasi khusus untuk Pemilu 2024, Lapas Permisan dengan jumlah warga binaan WNI lebih dari 300 orang yang berasal dari berbagai macam daerah merupakan salah satu lokasi khusus yang masuk dalam kriteria KPU, " ujar Suseno.

Baca juga: Rupbasaan Cilacap Lakukan Koordinasi Lanjutan ke Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap

Dalam menyusun daftar pemilih di lokasi khusus, KPU Kabupaten Cilacap memiliki pedoman yang harus ditaati. Salah satu pedoman tersebut membahas tentang siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemilih di lokasi khusus.

Daftar pemilih di lokasi khusus memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara sehingga akan menggunakan haknya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Sinergitas Lapas Permisan Nusakambangan dengan BNPT dalam Pembinaan Napiter

Lokasi khusus yang dimaksud antara lain adalah Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, Panti Sosial atau Panti Rehabilitasi, Relokasi Bencana, dan daerah konflik. 

Kriteria lain adalah terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP dan pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat.

Baca juga: Langkah awal integrasi, lapstrinuka menerima PK untuk melitmas demi hak wbp